JEJAKFORENSIK.COM – Ketika mendengar istilah penjahat, banyak orang langsung membayangkan seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum. Namun, apakah setiap orang yang melanggar hukum otomatis dapat disebut sebagai penjahat?
Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi jawabannya jauh lebih kompleks. Seseorang dapat melakukan tindakan ilegal tanpa pernah ditangkap, diproses secara hukum, apalagi dijatuhi hukuman pidana. Sebaliknya, orang lain yang melakukan pelanggaran serupa bisa berakhir di kantor polisi, pengadilan, bahkan penjara.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya berkaitan dengan perilaku seseorang, tetapi juga dengan bagaimana sistem hukum mengenali, menindak, dan memproses perilaku tersebut.
Inilah salah satu cara pandang yang menarik untuk memahami kriminalitas. Semua penjahat memang merupakan pelanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggar hukum akhirnya menjadi penjahat dalam pengertian sosial dan hukum.
Hukum dan Kejahatan Tidak Selalu Berjalan Sederhana
Selama puluhan tahun mengajar psikologi dan hukum, penulis sumber artikel ini menggunakan pertanyaan sederhana untuk menggambarkan bagaimana persepsi kita mengenai kejahatan terbentuk.
Ketika mahasiswa diminta menunjukkan kawasan dengan tingkat kejahatan tinggi di sebuah kota kecil di Wisconsin, mereka hampir selalu menunjuk dua kawasan yang mayoritas dihuni masyarakat berpenghasilan rendah dan warga kulit berwarna.
Jawaban itu tidak sepenuhnya salah. Wilayah tersebut memang memiliki tingkat penangkapan dan vonis yang lebih tinggi.
Namun, pertanyaan berikutnya mengubah cara melihat persoalan: di mana sebenarnya banyak perilaku melanggar hukum terjadi?
Ketika pertanyaan itu diarahkan kepada lingkungan kampus, mahasiswa mulai menyadari bahwa pelanggaran hukum juga terjadi di tempat yang mereka anggap aman dan terhormat.
Di lingkungan kampus, misalnya, dapat terjadi konsumsi alkohol oleh orang yang belum cukup umur, pencurian, penipuan, perkelahian, penjualan narkoba, gangguan ketertiban umum hingga kekerasan seksual.
Artinya, keberadaan perilaku ilegal tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah orang yang tercatat sebagai pelaku kriminal.
Mengapa Pelanggar Hukum Tidak Selalu Menjadi Penjahat?
Salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan persoalan ini adalah Applied Resources Model atau model sumber daya terapan.
Gagasan dasarnya cukup sederhana. Agar seseorang yang melakukan pelanggaran hukum akhirnya masuk ke dalam sistem peradilan pidana, dibutuhkan sumber daya untuk menemukan, menangkap, menuntut, dan menghukumnya.
Sumber daya tersebut mencakup aturan hukum, waktu, tenaga aparat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan.
Masalahnya, sumber daya penegakan hukum terbatas. Karena itu, tidak semua pelanggaran dapat ditangani dengan tingkat perhatian yang sama.
Dengan kata lain, siapa yang akhirnya disebut atau diperlakukan sebagai penjahat sebagian dipengaruhi oleh ke mana sumber daya penegakan hukum diarahkan.
Konsekuensinya cukup penting. Dua orang dapat melakukan tindakan ilegal yang serupa, tetapi mengalami konsekuensi yang sangat berbeda apabila lingkungan, status sosial, dan tingkat pengawasan terhadap mereka berbeda.
Kampus Menjadi Contoh Menarik tentang Penegakan Hukum
Lingkungan perguruan tinggi memberikan gambaran yang mudah dipahami.
Berbagai tindakan ilegal dapat terjadi di kampus, asrama, maupun rumah perkumpulan mahasiswa. Namun, sebagian besar kasus tidak otomatis masuk ke sistem peradilan pidana.
Universitas biasanya memiliki mekanisme sendiri untuk menangani pelanggaran. Mahasiswa dapat dikenai sanksi akademik atau disiplin, mendapatkan peringatan, bahkan dikeluarkan dari kampus.
Namun, kasus tersebut belum tentu berujung pada penangkapan oleh polisi, tuntutan jaksa, atau persidangan pidana.
Dengan demikian, seseorang bisa melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar hukum, tetapi tidak memperoleh label sosial sebagai “penjahat” karena kasusnya diselesaikan melalui mekanisme internal.
Hal ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana bukan sekadar cermin dari seluruh perilaku ilegal yang terjadi di masyarakat.
Ia merupakan hasil dari serangkaian keputusan tentang pelanggaran mana yang ditemukan, mana yang ditindak, dan mana yang akhirnya diproses secara hukum.
Hukum yang Sama Bisa Berdampak Berbeda
Persoalan berikutnya berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
Anatole France pernah menyindir gagasan kesetaraan hukum melalui pernyataan bahwa hukum secara sama-sama melarang orang kaya dan orang miskin tidur di bawah jembatan, mengemis di jalan, dan mencuri roti.
Di atas kertas, hukum memang dapat berlaku untuk semua orang.
Namun, penerapannya tidak selalu menghasilkan pengalaman yang sama.
Orang yang hidup dalam kondisi sosial tertentu mungkin lebih sering berada di ruang publik, lebih sering diawasi, atau lebih mudah terlihat oleh aparat. Sementara itu, perilaku serupa yang dilakukan di lingkungan lain mungkin tidak mendapatkan perhatian yang sama.
Hal ini tidak berarti setiap tindakan polisi atau aparat penegak hukum didasarkan pada prasangka. Ada mekanisme yang lebih kompleks, termasuk prioritas penegakan hukum, karakter lingkungan, laporan masyarakat, serta sumber daya yang tersedia.
Namun, hasil akhirnya tetap dapat menciptakan pola yang membuat penangkapan dan vonis terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.
Ketika Pengawasan Membuat Pelanggaran Lebih Mudah Ditemukan
Sebuah eksperimen lapangan yang dilakukan pada 1971 memberikan ilustrasi menarik mengenai bagaimana perhatian aparat dapat berubah karena suatu tanda tertentu.
Dalam penelitian tersebut, 15 mahasiswa dengan catatan mengemudi yang sebelumnya baik menggunakan stiker bertuliskan “Black Panther Party” pada kendaraan mereka.
Dalam waktu 17 hari, kendaraan mereka berkali-kali dihentikan polisi dan menghasilkan puluhan surat tilang. Penelitian tersebut kemudian dihentikan setelah dana untuk membayar denda tidak lagi tersedia.
Temuan ini dapat dibaca dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah bahwa stiker tersebut berfungsi sebagai tanda yang membuat kendaraan lebih mudah mendapatkan perhatian aparat.
Ketika perhatian meningkat, perilaku yang sebelumnya mungkin tidak terlihat menjadi lebih mungkin diamati dan ditafsirkan sebagai pelanggaran.
Eksperimen tersebut membantu menggambarkan satu gagasan penting: penegakan hukum juga dipengaruhi oleh apa yang diperhatikan oleh aparat.
Semakin banyak sumber daya diarahkan ke suatu tempat atau kelompok, semakin besar kemungkinan pelanggaran yang terjadi di sana ditemukan.
Jika Kejahatan Dicari, Kejahatan Lebih Mudah Ditemukan
Prinsip tersebut juga dapat dilihat dalam berbagai kasus besar.
Ketika aparat penegak hukum, lembaga investigasi, atau jurnalis secara serius mencari dugaan pelanggaran dalam suatu institusi, mereka sering menemukan kasus yang sebelumnya tersembunyi.
Kasus korupsi, penipuan perusahaan, kekerasan seksual dalam lembaga keagamaan, hingga pelanggaran di lingkungan pemerintahan menunjukkan bahwa perilaku ilegal tidak selalu terkonsentrasi pada lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
Perbedaannya bisa terletak pada seberapa besar perhatian dan sumber daya yang digunakan untuk menemukannya.
Karena itu, tingginya jumlah penangkapan di suatu wilayah belum tentu dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh perilaku ilegal memang jauh lebih banyak dibandingkan wilayah lain.
Penangkapan merupakan hasil akhir dari proses yang dimulai dengan pengawasan, laporan, penyelidikan, penafsiran terhadap suatu perilaku, dan keputusan untuk melakukan tindakan hukum.
Mengapa Cara Pandang terhadap Kejahatan Penting?
Cara kita mendefinisikan kejahatan akan memengaruhi cara kita memahami pelakunya.
Jika kita hanya melihat statistik penangkapan, kita mungkin menyimpulkan bahwa wilayah dengan penangkapan terbanyak adalah wilayah dengan perilaku kriminal terbanyak.
Namun, ada pertanyaan lain yang perlu diajukan: berapa banyak pelanggaran yang tidak pernah ditemukan? Siapa yang lebih sering diawasi? Pelanggaran mana yang diprioritaskan? Dan siapa yang memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak berarti bahwa kejahatan tidak nyata atau bahwa pelaku kriminal tidak bertanggung jawab atas tindakannya.
Sebaliknya, pendekatan ini membantu kita melihat bahwa kriminalitas memiliki dimensi sosial dan kelembagaan yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui karakter individu.
Kesimpulan: Kejahatan Bukan Sekadar Soal Siapa yang Melanggar Hukum
Membedakan antara pelanggaran hukum dan kejahatan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai sistem peradilan pidana.
Tidak semua perilaku ilegal diketahui aparat. Tidak semua pelanggaran yang diketahui berujung pada penangkapan. Tidak semua orang yang ditangkap akhirnya divonis bersalah.
Karena itu, label “penjahat” merupakan hasil dari rangkaian proses sosial dan hukum, bukan semata-mata konsekuensi otomatis dari melakukan tindakan ilegal.
Cara pandang ini juga mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati ketika membaca statistik kriminalitas. Tingginya angka penangkapan di suatu lingkungan memang penting, tetapi angka tersebut perlu dipahami bersama dengan pola pengawasan, prioritas aparat, karakter masyarakat, serta sumber daya yang digunakan untuk menegakkan hukum.
Memahami cara pandang baru terhadap kejahatan bukan berarti membenarkan pelanggaran hukum. Tujuannya adalah melihat kriminalitas secara lebih utuh, termasuk bagaimana sistem menentukan perilaku mana yang terlihat, siapa yang ditindak, dan mengapa sebagian pelanggar hukum akhirnya mendapatkan label sebagai penjahat sementara sebagian lainnya tidak.
FAQ: Cara Pandang terhadap Kejahatan
1. Apakah semua orang yang melanggar hukum disebut penjahat?
Tidak. Seseorang dapat melakukan pelanggaran hukum tanpa pernah ditangkap, dituntut, atau divonis. Label sebagai pelaku kriminal terbentuk melalui proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.
2. Mengapa penangkapan lebih banyak terjadi di wilayah tertentu?
Salah satu kemungkinan adalah memang terdapat lebih banyak kejahatan di wilayah tersebut. Namun, faktor lain seperti intensitas pengawasan, laporan masyarakat, prioritas aparat, dan sumber daya penegakan hukum juga dapat memengaruhi jumlah penangkapan.
3. Apa yang dimaksud Applied Resources Model?
Applied Resources Model atau model sumber daya terapan menjelaskan bahwa kejahatan yang terlihat dalam sistem peradilan pidana sebagian dipengaruhi oleh sumber daya yang digunakan untuk menemukan, menangkap, menuntut, dan memvonis pelanggar hukum.
4. Apakah statistik penangkapan menunjukkan tingkat kejahatan yang sebenarnya?
Tidak selalu. Statistik penangkapan menunjukkan kejahatan atau pelanggaran yang terdeteksi dan ditindak oleh aparat. Karena itu, angka tersebut perlu dibaca bersama konteks pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yang bersangkutan.
5. Mengapa pelanggaran hukum di kampus tidak selalu berakhir di pengadilan?
Perguruan tinggi memiliki mekanisme disiplin internal. Sebagian pelanggaran dapat ditangani melalui sanksi kampus tanpa melibatkan polisi, jaksa, dan pengadilan pidana.
Referensi:
Hilman Hilmansyah/Pixabay
