JEJAKFORENSIK.COM – Dalam setiap perkara pidana, hukum tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Di balik pasal, dakwaan, dan putusan hakim, selalu ada manusia dengan pikiran, emosi, dan latar belakang yang kompleks. Di titik inilah psikologi forensik dan ilmu hukum pidana saling bertemu. Hubungan keduanya bukan sekadar pelengkap, tapi menjadi jembatan penting agar penegakan hukum tidak hanya sah secara aturan, tetapi juga adil secara nalar dan kemanusiaan.
Psikologi forensik sering dipahami secara sempit sebagai ilmu yang membahas kejiwaan pelaku kejahatan. Padahal, cakupannya jauh lebih luas. Ilmu ini berperan dalam proses penyelidikan, pemeriksaan saksi dan korban, penilaian tanggung jawab pidana, hingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
Dalam konteks hukum pidana, psikologi forensik membantu menjawab pertanyaan mendasar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan membaca pasal, seperti apakah seseorang benar-benar memahami perbuatannya, apakah ia mampu mengendalikan kehendaknya, dan sejauh mana kondisi mental memengaruhi tindak pidana yang dilakukan.
Ilmu hukum pidana sendiri bertumpu pada prinsip pertanggungjawaban. Seseorang hanya dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan yang dilarang dan memiliki kesalahan. Konsep kesalahan ini tidak sesederhana niat atau kelalaian. Peran psikologi forensik menjadi krusial, karena kesalahan erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan pelaku saat melakukan tindak pidana. Tanpa pemahaman psikologis yang memadai, hukum berisiko menjatuhkan sanksi secara mekanis, tanpa benar-benar memahami subjek yang diadili.
Dalam praktik peradilan pidana, psikologi forensik sering hadir melalui pemeriksaan kejiwaan. Pemeriksaan ini bukan untuk membenarkan kejahatan, melainkan untuk memastikan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.
Misalnya, pada kasus pembunuhan atau kekerasan berat, penilaian kondisi mental menjadi penting untuk menentukan apakah pelaku mengalami gangguan jiwa, gangguan kepribadian, atau berada dalam kondisi psikologis tertentu yang memengaruhi kesadarannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik, jaksa, dan hakim.
Hubungan psikologi forensik dan hukum pidana juga tampak jelas dalam proses pemeriksaan saksi dan korban. Ingatan manusia tidak selalu bekerja secara lurus dan sempurna. Trauma, tekanan, dan sugesti dapat memengaruhi cara seseorang mengingat dan menceritakan peristiwa pidana.
Psikologi forensik membantu aparat penegak hukum memahami dinamika ini, sehingga proses pemeriksaan tidak menjerumuskan korban atau saksi pada kesalahan keterangan. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, pendekatan psikologis menjadi sangat penting agar korban dapat memberikan keterangan secara utuh tanpa mengalami luka psikologis berulang.
Dalam kerangka pembuktian hukum pidana, keterangan ahli psikologi forensik sering kali menjadi alat bukti yang bernilai strategis. Pendapat ahli dapat membantu menjelaskan perilaku pelaku yang tampak tidak rasional, motif yang tersembunyi, atau pola tindakan yang berulang. Namun, peran ini tetap berada dalam koridor hukum. Psikologi forensik tidak menggantikan hakim dalam memutus perkara, melainkan memberikan sudut pandang ilmiah agar putusan yang diambil lebih objektif dan proporsional.
Relasi antara psikologi forensik dan hukum pidana juga berkembang seiring perubahan pendekatan pemidanaan. Dalam sistem hukum modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata pembalasan, tetapi juga perbaikan perilaku dan pencegahan kejahatan.
Psikologi forensik berkontribusi dalam merancang rekomendasi rehabilitasi, asesmen risiko residivisme, serta program pembinaan narapidana. Dengan memahami faktor psikologis yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, sistem hukum dapat merumuskan sanksi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi peluang perubahan.
Di Indonesia, peran psikologi forensik dalam hukum pidana semakin mendapat perhatian, meski masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah ahli psikologi forensik dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap fungsi keilmuan ini.
Tidak jarang, pemeriksaan kejiwaan dipandang sebagai formalitas, bukan sebagai instrumen penting dalam mencari kebenaran materiil. Padahal, hukum pidana bertujuan menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan sekadar memenuhi prosedur.
Selain itu, masih ada stigma di masyarakat yang menganggap gangguan jiwa selalu identik dengan bebas dari hukuman. Padahal, hukum pidana mengenal konsep tanggung jawab pidana yang bersifat bertingkat. Seseorang dengan gangguan mental tertentu belum tentu tidak dapat dipidana.
Psikologi forensik justru membantu memilah secara objektif, apakah gangguan tersebut menghapus, mengurangi, atau tidak berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, keadilan tetap terjaga tanpa mengorbankan rasa kemanusiaan.
Dalam konteks kebijakan hukum pidana, temuan psikologi forensik juga dapat menjadi dasar pembaruan hukum. Data mengenai pola kejahatan, faktor risiko psikologis, dan efektivitas sanksi tertentu dapat digunakan untuk merumuskan aturan yang lebih relevan dengan realitas sosial. Hukum yang baik tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari pemahaman mendalam tentang perilaku manusia yang menjadi subjeknya.
Hubungan psikologi forensik dan ilmu hukum pidana pada akhirnya menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup ditegakkan dengan teks undang-undang semata. Ia membutuhkan pemahaman tentang manusia sebagai makhluk yang berpikir, merasa, dan bereaksi terhadap lingkungan. Ketika hukum dan psikologi berjalan beriringan, proses peradilan dapat menjadi lebih manusiawi tanpa kehilangan ketegasannya. Di sinilah harapan akan sistem hukum pidana yang adil, rasional, dan beradab menemukan pijakannya.
Referensi:
American Psychological Association. Forensic Psychology.
Bartol, C.R. & Bartol, A.M. Introduction to Forensic Psychology. Pearson Education.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama.
Gudjonsson, G.H. The Psychology of Interrogations and Confessions. Wiley.
Hilman/Freepik.com
