JEJAKFORENSIK.COM – Kalau dengar istilah psikologi forensik, kebanyakan orang langsung kebayang kasus kriminal. Pembunuhan, penyelidikan, atau profil pelaku. Padahal, kenyataannya tidak sesempit itu. Psikologi forensik sebenarnya adalah penerapan ilmu psikologi dalam konteks hukum, dan itu mencakup banyak hal, termasuk yang sering terjadi di sekitar kita: perceraian dan perebutan hak asuh anak.
Dr. Jeff Kieliszewski, seorang psikolog forensik, menjelaskan bahwa pengadilan keluarga justru jadi salah satu “lahan kerja” yang cukup sering melibatkan profesinya. Di sini, perannya bukan mencari siapa yang bersalah, tapi membantu pengadilan memahami kondisi psikologis orang-orang yang terlibat, terutama orang tua dan anak.
Kasus yang ditangani biasanya berkisar pada perceraian, hak asuh anak, pembagian waktu pengasuhan, sampai konflik keluarga yang lebih kompleks. Tugasnya tidak ringan, karena hasil evaluasi yang dibuat bisa berdampak langsung pada kehidupan seseorang, bahkan masa depan seorang anak.
Dalam praktiknya, psikolog forensik sering diminta melakukan dua jenis evaluasi utama. Yang pertama adalah evaluasi kapasitas atau kelayakan menjadi orang tua. Ini semacam penilaian mendalam untuk melihat apakah seseorang secara psikologis mampu menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik. Apakah ada gangguan mental, masalah kepribadian, atau penyalahgunaan zat yang bisa mengganggu pola pengasuhan. Juga dilihat apakah orang tersebut bisa bekerja sama dalam pola co-parenting yang sehat.
Yang kedua adalah evaluasi hak asuh anak. Ini biasanya lebih kompleks. Tidak hanya menilai orang tua, tapi juga melibatkan anak, melihat dinamika keluarga, dan mempertimbangkan berbagai bukti yang ada di pengadilan. Dalam banyak sistem hukum, ada faktor-faktor tertentu yang harus dipertimbangkan hakim sebelum memutuskan hak asuh, dan psikolog forensik membantu menerjemahkan semua itu dari sudut pandang psikologis.
Di beberapa tempat, bahkan evaluator bisa sampai merekomendasikan atau menyusun jadwal pengasuhan. Ada juga wilayah yang memberi kewenangan lebih besar, di mana hasil evaluasi punya kekuatan hukum tertentu.
Masalahnya, tidak semua wilayah punya aturan yang jelas soal ini. Di beberapa negara bagian seperti California, semua sudah diatur detail. Mulai dari siapa yang boleh melakukan evaluasi, standar pelatihan, sampai proses sertifikasi. Dengan sistem seperti itu, peran psikolog forensik jadi lebih terarah dan punya dasar yang kuat.
Tapi di tempat lain, seperti Michigan, aturannya justru cenderung samar. Tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan psikolog forensik atau bagaimana proses evaluasi dijalankan. Ini jadi tantangan besar, karena dalam dunia hukum, kejelasan aturan itu penting. Tanpa itu, ruang interpretasi jadi terlalu luas.
Akibatnya, psikolog forensik sering harus mengandalkan literatur ilmiah dan pedoman profesional untuk menentukan langkah mereka. Memang ada panduan dari organisasi seperti American Psychological Association atau asosiasi hukum keluarga, tapi sifatnya hanya sebagai pedoman, bukan aturan wajib. Artinya, interpretasi bisa berbeda-beda.
Di sisi lain, pekerjaan ini juga menuntut pemahaman lintas bidang. Seorang psikolog forensik tidak cukup hanya paham psikologi klinis. Mereka juga harus mengerti perkembangan anak, teori keterikatan, dampak perceraian terhadap anak, kesehatan mental orang tua, sampai trauma yang mungkin muncul dalam konflik keluarga.
Karena kompleksitas ini, muncul masalah lain yang cukup serius: tidak semua orang yang terlibat dalam kasus seperti ini benar-benar punya kompetensi yang memadai. Ada klinisi yang ikut menangani kasus, tapi sebenarnya tidak punya pelatihan atau pengalaman yang cukup. Bahkan ada hakim atau mediator yang belum sepenuhnya memahami aspek psikologis yang mendasari keputusan mereka.
Situasi jadi makin rumit ketika masuk ke ranah etika. Dalam praktiknya, ada saja kasus di mana batas profesional dilanggar. Misalnya, seorang terapis menulis surat ke pengadilan dan memberi diagnosis pada seseorang yang bahkan belum pernah ia temui. Atau seorang terapis yang awalnya menangani salah satu pihak, tiba-tiba beralih peran menjadi evaluator hak asuh. Padahal dalam etika dasar psikologi forensik, peran seperti ini tidak boleh dicampur.
Ada juga praktik komunikasi sepihak antara pengacara dan evaluator, yang tujuannya jelas: memengaruhi hasil evaluasi agar menguntungkan klien. Ini yang disebut komunikasi eks parte, dan secara etika sangat bermasalah.
Di titik ini, tekanan terhadap psikolog forensik jadi terasa nyata. Mereka berada di tengah konflik, dihadapkan pada pihak-pihak yang sama-sama punya kepentingan, ditambah tekanan dari sistem hukum yang kadang tidak memberi panduan jelas. Salah langkah sedikit saja, dampaknya bisa besar, baik secara hukum maupun terhadap kehidupan keluarga yang ditangani.
Belum lagi faktor ekonomi. Kasus perceraian dan hak asuh bisa memakan biaya besar. Ini kemudian memunculkan semacam “industri” tersendiri, di mana ada klinisi atau lembaga yang melihat peluang finansial dari situasi konflik ini. Sayangnya, tidak semuanya bermain dengan cara yang sehat.
Menjadi psikolog forensik di pengadilan keluarga bukan sekadar soal keahlian, tapi juga soal integritas. Dibutuhkan ketegasan untuk tetap berada di jalur yang benar, meskipun tekanan datang dari berbagai arah.
Satu hal yang tidak boleh dilupakan: keputusan yang diambil dalam ruang sidang bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang kehidupan nyata. Tentang anak yang akan tumbuh dalam sistem pengasuhan tertentu, tentang orang tua yang harus menjalani peran baru, dan tentang masa depan sebuah keluarga yang sedang diuji.
Referensi: https://youtu.be/vwgH_JC6w9o?si=9MqgQwQyhtAsB_P9
Hilman Hilmansyah/Freepik.com
